Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat yang berikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat yang memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan Trias Politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika terdiri dari: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

1. Eksekutif: berwenang membuat peraturan perundangan.  
2. Legislatif: berwenang menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundangan.  
3. Yudikatif: berwenang menindak pelanggaran dalam peraturan perundangan

Pembahasan:

Teori pemerintahan yang disebut Trias Politika, adalah teori di mana kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Teori ini dicetuskan oleh filsuf Perancis, Charles Montesqieu pada tahun 1748, dalam bukunya “De l'esprit des lois” atau “Spirit of Laws” (“Jiwa Hukum”).

Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan di suatu negara, dengan memberikan kekuasaan koreksi atas jalannya pemerintahan (check and balance). Ini juga bertujuan untuk menjaga independensi peradilan dari campur tangan penguasa.

Teori Trias Politika membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian:

1. Legislatif  

Leguslatif adalah lembaga yang berwenang membuat peraturan undang-undang. Legislatif juga berwenang melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan oleh eksekutif. Di Indonesia, Lembaga legislatif adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Anggota lembaga legislatif dipilih oleh rakyat di daerah pemilihan (untuk DPR) dan provinsi (untuk DPD) melalui pemilihan umum.

2. Eksekutif  

Eksekutif berwenang menjalankan pemerintahan sesuai peraturan undang-undang. Eksekutif merumuskan kebijakan berupa rancangan anggaran dan rancangan perundangan yang akan disetujui oleh Legislatif.  

Di Indonesia kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuknya.

Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat seluruh Indonesia dalam pemilihan umum.

3. Yudikatif

Yudikatif adalah kekuasaan yang berwenang menindak pelanggaran dalam peraturan perundangan, yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif.  

Yudikatif juga memutuskan perselisihan atas penafsiran perundangan dan menetapkan apakah peraturan perundangan tersebut sesuai dengan peraturan di atasnya, terutama UUD 1945 sebagai dasar negara. Di Indonesia kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang menentukan apakah presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran yang membuatnya layak diberhentikan, dengan usulan DPR.

Hakim agung di Mahkamah Agung dipilih oleh DPR dan Presiden, sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden.    

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelajari lebih lanjut

• Sejak kapan lembaga MPR dan DPR berdiri di: https://brainly.co.id/tugas/1076226
• Mengapa presiden tidak berwenang membubarkan DPR di: https://brainly.co.id/tugas/3817848
• Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam praktik penyelenggaraan negara khususnya dalam bidang legislasi di: https://brainly.co.id/tugas/6720002

Detail Jawaban    

Kode: 8.9.5

Kelas: VIII

Mata pelajaran: PPKN    

Materi: Bab 5 - Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kata Kunci: MPR, DPR, DPD

#TingkatkanPrestasimu